Pemerintah Dukung KPU Lanjutkan Pilkada

22/05/10
Mojokerto.web.id - Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung merespon gejolak Pilkada di Mojokerto. selain berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemda Mojokerto. Kementrian Dalam Negeri meminta KPU dan semua pihak terkait tetap konsisten dengan aturan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang, menyatakan bahwa Kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu sudah menerima laporan soal kerusuhan di Mojokerto. Laporan yang masuk ke Kemendagri, kerusuhan terpicu aksi dari para pendukung salah satu bakal calon yang tidak diloloskan KPU Mojokerto lantaran persoalan kesehatan.

"Kerusuhan terjadi pada saat digelar penyampaian visi dan misi para pasangan calon di gedung DPRD. Pihak dari bakal calon yang kecewa menuntut Pilkada ditunda, atau bakal calon yang tidak diloloskan itu dimasukkan sebagai calon," ujar Saut di kantornya, Jumat (21/3) petang.

Menurut Saut, dengan kejadian itu Kemendagri berharap agar semua pihak tetap konsisten melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ditanya soal proses penyelenggaraan Pilkada paska-kerusuhan, Saut menyatakan bahwa hal itu merupakan domain KPU Mojokerto selaku penyelenggara Pilkada. "Pemerintah tidak akan masuk ke sana," tegasnya.

Meski demikian Kemendagri mengapresiasi jika KPU Mojokerto tetap melanjutkan jadwal dan tahapan Pilkada, tanpa harus melakukan penundaan. "Kalau KPU Mojokerto tetap konsisten dengan aturan termasuk jadwal dan tahapan Pilkada, itu kita hargai. Tokh kalau ada pihak yang keberatan, sebenarnya ada mekanisme untuk menyalurkan keberatan itu. Tetapi jangan lantas membakar," ujar Saut kepada wartawan di kantornya, Jumat (21/5) petang.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi Mojokerto, kemarin. Massa pendukung pasangan bakjal calon Bupati Mojokerto, Dimyati Rosyid-M Karel, mengamuk karena kecewa akibat KPU Mojokerto tidak meloloskan pasangan tersebut sebagai calon. Alasan tidak diloloskannya Dimyati-Karel karena masalah kesehatan.

Para pendukung Dimyati-Karel menduga ada rekayasa di balik keputusan KPU Mojokerto itu. Sementara KPU Mojokerto berpegang pada hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya. Dari hasil tes medis, Dimyati divonis menderita penyakit multi organ.

Terkait keputusan KPU Mojokerto yang mencoret pasangan Dimyati-Karel tersebut, pemerintah tidak akan campur tangan. "Soal keputusan KPU Mojokerto bahwa ada bakal calon yang tidak diloloskan, kita tidak masuk ke sana karena verifikasi itu sepenuhnya kewenangan KPU. Tetapi kita berharap proses itu tetap dilakukan sesuai peraturan perundangan," sambung Saut.

Ditambahkannya, Mendagri juga telah menerima laporan insiden kerusuhan di Mojokerto tersebut dan mengharapkan semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban. "Bukan hanya KPU, tetapi juga pihak terkait lainnya. Termasuk pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena ada mekanisme untuk mengajukan keberatan," tukas Saut.(ara/jpnn)

Tulisan Terkait Lainnya