Mojokerto.web.id - Aktivis JPPR Soroti Anggaran Keamanan Pilkada Mokerto 2 Miliar - Rusuh yang terjadi di gedung DPRD dan Pemkab Mojokerto disesalkan sejumlah kalangan. Apalagi dengan dana keamanan sebesar Rp 2 miliar, polisi terkesan lengah dan bahkan membiarkan terjadinya aksi kerusuhan.
"Unjuk rasa saat penyampaian visi-misi, tapi hanya dijaga belasan polisi. Seharusnya jajaran kepolisian tidak teledor," kata aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mojokerto, Saiful Amin, kepada detiksurabaya.com, Jumat (21/5/2010) malam.
Pantauan detiksurabaya.com saat kerusuhan terjadi, sekitar 50 dari 150-an pengunjukrasa mulai mendekat ke depan pagar gedung DPRD, hanya belasan polisi yang berjaga. Saat massa dari arah belakang melempar bebatuan, belasan polisi itu malah lari tunggang-langgang.
Polisi yang berjaga juga berasal dari Polresta Mojokerto, bukan Polres Mojokerto. "Meski gedung DPRD di wilayah Kota Mojokerto, tapi Pilkada merupakan tanggung-jawab Polres Mojokerto," kata Amin, sembari mengritik sistem keamanan dan intelijen yang lemah.
Dalam catatan detiksurabaya.com, Polres Mojokerto yang dipimpin AKBP Onto Cahyono, juga terkesan teledor saat mengamankan pengumuman bakal cabup-cawabup yang lolos. Sehingga kantor KPUD diduduki massa, dari pagi hingga tengah malam, Jumat (16/4/2010) lalu.
Dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto ini, Pemkab Mojokerto atas persetujuan DPRD, menganggarkan dana senilai Rp 2 miliar untuk dana pengamanan. Bahkan dengan dana sebesar itu, polisi masih mengajukan tambahan anggaran Rp 101.790.000 ke Pemkab dan DPRD.
Dana tambahan itu akan digunakan untuk pengamanan sejumlah tahapan pilkada, di antaranya pengamanan deklarasi damai, pengamanan acara taaruf, pengamanan acara visi-misi hingga pengamanan saat penghitungan suara. (bdh/bdh) (surabaya.detik.com)
0 komentar:
Poskan Komentar
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Untuk Berita Mojokerto Di Atas. Terima Kasih !