Mojosari - RSUD Prof dr Soekandar Mojosari dipusingkan dengan kinerja keuangan internal. Klaim sekitar Rp 2,5 miliar untuk biaya operasional pelayanan pasien miskin sejauh ini belum terbayar oleh APBD Kabupaten Mojokerto. Selain harus melakukan tambal sulam, pihak manajemen juga menanggung malu menyusul besarnya utang ke sejumlah distributor obat.
Kenyataan itu terungkap setelah Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto sidak ke rumah sakit milik pemerintah tersebut. Klaim sebesar itu, semestinya dibayar dari kantong APBD Pemkab Mojokerto. ''Beberapa bulan memang sudah dibayar. Tapi, sangat sedikit,'' ungkap Sekretaris Komisi D, Ayni Zuhro kemarin.
Dari klaim yang seharusnya dibayar sebesar Rp 2,6 miliar, Pemkab Mojokerto hanya membayar sebesar Rp 170,9 juta. Data yang berhasil dipelototi, pembayaran tersebut hanya untuk bulan Januari sampai Maret. Sedangkan, bulan April sampai Juli belum terbayar. ''Kalau sampai Juli saja sebesar itu, bagaimana dengan Agustus, September, Oktober, November. Dari prediksi pihak RSUD, kemungkinan mencapai Rp 1 miliar,'' katanya.
Klaim itu, menurutnya, untuk keperluan pelayanan pasien miskin. Baik yang kuota maupun non kuota. Namun, kuota atau non kuota menjadi tanggung jawab APBD 2009. Pasien rawat inap dan jalan. ''Yang non kuata itu menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM),'' katanya.
Dengan kenyataan RSUD tersebut, pihaknya khawatir berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah setempat segera menyikapi. ''Kalau memang sudah dianggarkan, kenapa tidak segera dibayarkan,'' ujarnya.
Terhadap temuan itu, Komisi D akan memanggil satker terkait untuk meminta kejelasan. Memang, sejauh ini belum terlihat dampaknya. Namun, setidaknya pihak manajemen menanggung malu karena menanggung utang kepada distributor obat. ''RSUD sering mendapat peringatan dari distributor obat-obatan,'' katanya.
Secara terpisah, dimintai konfirmasi perihal tersebut, Direktur RSUD Prof Dr Soekandar Mojosari, dr Tatid M Ali membenarkan klaim itu. Agar tetap bisa melayani masyarakat, pihaknya mengambil langkah tambal sulam. ''Yang terpenting bisa terus melayani masyarakat,'' katanya.
Dia tak menampik kalau sekarang rumah sakit yang dipimpinnya mempunyai utang kepada distributor obat-obatan. Pihaknya sudah pernah menanyakan ke pemkab. ''Tahun 2009 ini anggarannya sudah habis karena melayani banyaknya pasien SKTM. Sebagian kan sudah dibayar. Nanti sisanya akan dianggarkan tahun 2010. Dan, tahun depan juga tidak ada SKTM. Masyarakat miskin langsung diberi kartu,'' tegasnya. (abi/lal) jawapos.co.id (04/11/09)
0 komentar:
Poskan Komentar
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Untuk Berita Mojokerto Di Atas. Terima Kasih !