Mahasiwa Se-Mojokerto Demo Saat Pelantikan Sby-Budiyono

21/10/09
Mojokerto Web - Mahasiwa Se-Mojokerto Demo Saat Pelantikan Sby-Budiyono. Prosesi pelantikan pasangan terpilih SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 di Jakarta kemarin, diwarnai aksi unjuk rasa di daerah. Di Mojokerto, sedikitnya 50 mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas rakyat dan mahasiswa se-Mojokerto menggelar unjuk rasa di depan Gedung Pemkot Mojokerto.

Mereka menuntut agar pasangan baru ini menghapus komersialisasi pendidikan yang ada di pusat dan daerah. Diantaranya berupa pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) berupa fisik dan nonfisik pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) maupun SD Negeri.

Bahkan, mahasiswa bersama aktivis buruh FNPBI-Independent Kota Mojokerto bakal menelusuri pelaksanaan DAK pendidikan di daerah. Baik di Kota Mojokerto maupun yang ada di Kabupaten Mojokerto.

''Sejauh ini program-program pendidikan yang ada justru menguntungkan kelompok. Sekolah cuma dijadikan formalitas, tapi program pendidikan seperti DAK justru diperdagangkan,'' ujar Kordinator Aksi, Mudjiono saat berorasi di depan Gedung Pemkot Mojokerto.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 09.30 tersebut diikuti oleh mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unimas, Unim, STIT Raden Wijaya, STIE Al-Anwar dan aktivis buruh diwakili FNPBI-Independent. Dengan penjagaan ketat aparat kepolisian berseragam lengkap dan sipil, mereka mengawali aksinya dengan melakukan long march (berjalan kaki) dari depan TMP menuju pemkot. Menyertakan berbagai atribut dan pengeras suara di sepanjang jalan, mereka tak henti-hentinya menyerukan pada pengendara dan masyarakat supaya menolak imperialisme yang diusung pasangan SBY-Boediono.

''Tolak imperialisme SBY-Boedino,'' teriak Toha Maksum salah satu peserta aksi sembari mengenakan pengeras suara. Seruan tersebut bukan hanya digambarkan dalam bentuk tulisan spanduk, namun juga direalisasikan dengan berbagai poster dan atribut yang dibawa. Diantaranya, bertuliskan tolak PHK, sediakan pupuk murah untuk petani, cabut UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), sediakan lapangan kerja, tolak penggusuran dan tolak kriminalisasi pendidikan.

Sesampainya didepan pintu gerbang pemkot, peserta aksi lantas melakukan orasi secara bergantian. Sedangkan, lainnya menyebarkan selebaran berisi penolakan imperialisasi SBY-Boediono yang dibagikan pada pengguna jalan.

Mujiono mengungkapkan, penolakan terhadap perilaku komersialisasi pendidikan, baik yang ada di tingkat SD/MI hingga SMA/MA hingga tingkat kampus, saat ini semakin memprihatikan. Dicontohkan, program DAK MI 2009 dengan nilai Rp 91,5 juta per sekolah berupa fisik dan nonfisik dianggap belum mencerdaskan siswa. Bahkan di sisi lain cenderung menguntungkan oknum pendidik dan pelaku yang mengerjakan proyek. Termasuk program DAK SD berupa fisik senilai Rp 40 juta hingga Rp 250 juta.

''Sehingga bukan malah mencerdaskan, tetapi terkesan menjadi arena keuntungan bagi oknum pendidik dan pelaksana proyek," bebernya. Selain itu, pengurus PMII Komisariat Unimas itu menilai para pendidik sebagian besar saat ini lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan mutu atau kualitas siswa. Yaitu, dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar, terkesan kurang serius dan hanya memikirkan gaji per bulan.

''Bagaimana pendidikan kita bisa berkualitas sementara mereka (pengajar, Red) lebih mementingkan gaji daripada mencerdaskan siswa," tuturnya. Karenanya, agar hal itu tidak mengakar, mahasiswa bersama aktivis buruh bakal melakukan monitoring program DAK MI dan SD.

Diantaranya, terkait penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta potensi mencari keuntungan yang kerap terjadi. ''Saat ini masih membentuk konsep idealnya. Namun, yang pasti jika program DAK ini dikerjakan tidak sesuai ketentuan, kita akan tindaklanjuti ke proses hukum," tandasnya.

Untuk diketahui, anggaran program DAK MI 2009 melalui Departemen Agama (Depag) Kota Mojokerto sebesar Rp 732 juta. Anggaran tersebut akan disalurkan pada 8 sekolah MI. Dengan ketentuan masing-masing menerima kucuran dana sebesar Rp 91,5 juta. Sedangkan DAK SDN tahun 2009 melalui Dinas P dan K Kota Mojokerto berupa fisik sebesar Rp 6,9 miliar diperuntukkan bagi 44 sekolah. Besaran anggaran yang diterima nilainya tidak sama. Antara Rp 40 juta hingga 250 juta, bergantung pada kondisi sekolah.

Sementara itu setelah menggelar aksinya selama 60 menit, peserta aksi lantas menuju ke Pemkab Mojokerto. Setelah sebelumnya memberikan hadiah lagu-lagu sosial dimainkan bersama para pengamen jalanan yang ditujukan khsuus bagi para pejabat Pemkot Mojokerto. (ris/yr)(Radar MOjokerto / Jawapos.co.id, judul asli "Turun Jalan, Mahasiswa Usik Program di Daerah")
Bookmark and Share

Tulisan Terkait Lainnya



0 komentar:

Poskan Komentar

Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Untuk Berita Mojokerto Di Atas. Terima Kasih !

 
 
 

Arsip

 
Copyright © Mojokerto.web.id Oleh Cak Rohman