MOJOKERTO - Perebutan kursi ketua komisi di DPRD Kabupaten Mojokerto bakal berlangsung seru. Kendati di atas kertas koalisi besar yang dibangun lima fraksi berpeluang menyabet seluruh ketua, namun belakangan koalisi dua fraksi tidak diam. Koalisi yang dibangun FPDIP dan Fraksi Pembaharuan itu berusaha menambah kekuatan dengan melakukan pendekatan ke fraksi lain.
Informasi yang dihimpun Darmo menyebutkan, FPDIP yang selama ini berkoalisi dengan Fraksi Pembaharuan beberapa kali melakukan pendekatan dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Tak sekadar keakraban, pendekatan tersebut sudah membicarakan alat kelengkapan dewan. Termasuk persiapan pemilihan pimpinan komisi terdiri dari ketua, wakil dan sekretaris.
Sutoyo, anggota dewan dari PDIP membenarkan langkah pendekatan terhadap FPKS tersebut. Hanya, dia menampik kalau pendekatan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan membangun koalisi dum-duman ketua komisi. ''Soal ketua komisi itu kan nomor dua. Yang paling utama untuk kebersamaan anggota dewan. Kami tidak ingin terpecah belah,'' katanya kemarin.
Selain dengan FPKS, pendekatan juga dilakukan dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Meskipun, di lembaga dewan, PBB sudah tergabung dalam Fraksi Bintang Karya Pembangunan (FBKP). Menurutnya, pendekatan untuk membangun kebersamaan tak sebatas dilakukan terhadap fraksi, namun juga personal anggota. ''Ya, meski PBB sudah dalam FBKP, tapi pendekatan untuk kebersamaan kan tidak apa-apa,'' ungkap Sutoyo.
Secara terpisah, Ketua FPKS, Kurnia Eka Nugraha mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan pertemuan dengan PDIP. Dari pembicaraan yang muncul, dia membenarkan, salah satunya terkait persiapan pemilihan ketua komisi. Salah satunya diajak bergabung dengan koalisi dengan FPDIP. ''Namun, untuk keputusannya kita serahkan ke Dewan Pimpinan Tinggi Daerah (DPTD),'' katanya.
FPKS, menurutnya, memang sudah bergabung dengan koalisi yang dibangun Fraksi Partai Demokrat (FPD), FKB, Fraksi Partai Golkar (FPG), dan Fraksi BKP. Hal itu, menurutnya, juga sudah melalui keputusan DPTD. Selama tergabung dalam koalisi, pihaknya memang diberi peluang mengisi pimpinan komisi. Namun, tidak di kursi ketua. ''Namanya koalisi itu kan saling menguntungkan. Kalau ada tawaran yang lebih menguntungkan, kenapa tidak,'' tegasnya.
Kalau dalam perkembangannya langkah FPDIP tersebut berhasil, maka koalisi di DPRD Kabupaten Mojokerto untuk perebutan ketua komisi, bakal berubah. Kekuatan FPDIP dengan Fraksi Pembaharuan akan bertambah. Dari 17 orang karena dikurangi satu karena menjadi ketua dewan, akan menjadi 21 orang.
Sebab, anggota FPKS berjumlah empat orang. Jumlah tersebut berpeluang bertambah kalau pendekatan dengan PBB juga menuai hasil. Sebaliknya, koalisi yang dibangun FPD, FKB, FPG, dan FBKP bisa berkurang. (abi/yr) (Radar Mojokerto/jawapos.co.id)
0 komentar:
Poskan Komentar
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Untuk Berita Mojokerto Di Atas. Terima Kasih !